(untitled) (Jurnal Masyrakat Indonesia Harapan, 2025)
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya masih banyak tenaga kerja UMKM yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan interdisipliner. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi UMKM, serta pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum maksimal dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah, yakni hanya 250.778 tenaga kerja terdaftar dari ratusan ribu UMKM yang ada. Kendala utama meliputi kurangnya regulasi tegas dalam Perda, minimnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran dan pengetahuan pengusaha UMKM, keuntungan usaha yang kecil, waktu kerja tidak menentu, dan sosialisasi yang kurang memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi Perda dengan memasukkan kewajiban eksplisit pemberi kerja serta hak tenaga kerja untuk mendaftar sendiri sesuai Putusan MK, penguatan fungsi pengawasan pemerintah daerah, dan intensifikasi sosialisasi serta pembinaan kepada pelaku UMKM.