DILEMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: MENJEMBATANI REGULASI DAN IMPLEMENTASI DALAM TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN MENUJU EKONOMI DIGITAL DAN HIJAU (Jurnal Masyrakat Indonesia Harapan, 2025)
Transformasi ekonomi global menuju digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan telah menciptakan tantangan kompleks bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam menyeimbangkan regulasi dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis dilema yang dihadapi Kemenaker dalam menghadapi perubahan struktural pasar kerja akibat revolusi industri 4.0 dan transisi menuju ekonomi hijau. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sekunder melalui analisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan institusional, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenaker menghadapi tiga dilema utama: pertama, keterlambatan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat cepat; kedua, kompleksitas koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan transformasi; dan ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung transisi ketenagakerjaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada berbagai inisiatif regulasi seperti UU Cipta Kerja dan roadmap pengembangan kompetensi digital, implementasinya masih terkendala oleh birokrasi yang kaku, ketidakselarasan antar sektor, dan resistensi dari berbagai pemangku kepentingan. Transformasi menuju ekonomi hijau juga menghadapi tantangan serupa dengan adanya kebutuhan reskilling dan upskilling tenaga kerja yang massif namun belum didukung oleh ekosistem pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya reformasi struktural dalam tata kelola ketenagakerjaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan ekonomi global. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pengembangan framework regulasi yang fleksibel, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, dan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas institusional.