Kebijakan Tinjauan Sejawat: Semua naskah yang dikirim secara daring melalui sistem OJS harus mengikuti fokus dan ruang lingkup, dan pedoman penulis jurnal menggunakan template penulisan Naskah yang dikirim harus membahas prestasi ilmiah atau kebaruan yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup, harus bebas dari konten plagiarisme dengan similarity maksimal 20%. Peer review menggunakan sistem Double Blind Peer Review. Kebijakan Akses Terbuka: Js : Riset dan Jurnal merupakan jurnal akses terbuka (Open Access Journal), yang berarti bahwa semua artikel tersedia di internet diperuntukkan semua pengguna setelah dipublikasi. Penggunaan dan distribusi non-komersial dalam media apa pun diizinkan, asalkan penulis dan jurnal dikreditkan dengan benar. E-ISSN 2986-344
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PUZZLE BERBASIS CANVA AI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP KURVA GEOMETRI PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan media puzzle berbasis Canva AI sebagai alat bantu pembelajaran materi kurva geometri (lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola) pada mata pelajaran matematika tingkat SMA/MA. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Media dikembangkan menggunakan platform Canva sebagai situs builder dengan fitur puzzle yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Validasi media dilakukan oleh 3 validator ahli (dosen/pakar Pendidikan Matematika) dengan rata-rata skor 3,78 (kategori layak), sedangkan uji coba kepada 9 siswa menghasilkan rata-rata skor kepraktisan 4,49 (kategori sangat layak). Hasil pre-test post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor siswa sebesar 22,44 poin (dari 61,89 menjadi 84,33), mengindikasikan efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman konsep kurva geometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media puzzle berbasis Canva AI layak digunakan dalam pembelajaran matematika dan mendapat respons positif dari siswa karena desain yang menarik, mudah digunakan, serta dapat diakses secara mandiri. Media ini dapat menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk materi kurva geometri.
Naftali Marbun¹, Renata Siburian², Artorito Sitorus³, Reva Lenita Girsang⁴, Fevi Rahmawati Suwanto⁵
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ETOS KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam etos kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif (PTO) Universitas Negeri Medan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman berperilaku serta penting dalam pembentukan karakter mahasiswa vokasi yang dituntut memiliki sikap kerja profesional. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 34 responden melalui instrumen angket skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila berada pada kategori baik–sangat baik dengan skor rata-rata: disiplin (4,02), tanggung jawab (4,02), kejujuran (3,76), kerjasama dan gotong royong (3,88), sopan dan menghargai sesama (4,14), kesiapan menerima kritik (4,00), dan etos kerja praktikum (4,08). Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa PTO UNIMED memiliki karakter kerja yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, beberapa aspek seperti integritas akademik dan pemerataan kontribusi kelompok masih perlu diperkuat.
ENDANG W SIBURIAN^1,JUVENTUS TAMBUNAN^2, FARHAN ABDILLAH SYFA HASIBUAN^3,JONES ARIANDO PURBA^4
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN GEOQUEST BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN CANVA PADA MATERI TRANSFORMASI GEOMETRI UNTUK SISWA KELAS XI SMAN 6 PEMATANG SIANTAR
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan modern. Bagi seorang guru, pemahaman dan penerapan AI dalam pembelajaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan abad 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran GeoQuest berbasis Artificial Intelligence dan platform Canva pada materi transformasi geometri untuk siswa kelas XI SMAN 6 Pematang Siantar serta menguji kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan media tersebut. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) dengan subjek penelitian 20 siswa kelas XI-1 SMAN 6 Pematang Siantar. Instrumen penelitian meliputi lembar validasi ahli media dan angket respons siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran GeoQuest memperoleh penilaian validasi ahli media dengan rata-rata skor 4,43 dari skala 5 (kategori sangat layak). Hasil penilaian kepraktisan dari respons siswa menunjukkan rata-rata skor 4,73 dari skala 5 (kategori sangat praktis). Uji efektivitas melalui pretest dan posttest menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa dengan rata-rata kenaikan 25,0% pada skor posttest dibandingkan pretest. Media pembelajaran GeoQuest mengintegrasikan fitur-fitur AI Canva untuk menciptakan pengalaman pembelajaran interaktif dengan sistem level bertingkat (mudah hingga expert), timer adaptif, dan feedback langsung. Media ini terbukti layak, praktis, dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran matematika pada materi transformasi geometri di tingkat SMA, khususnya untuk menunjang pembelajaran abad 21 yang mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar.
Annisa Saktiono1, Syifani Azzura2, Jona Mikhael Hutagaol3, Agnia Kamila Rambe4, Fevi Rahmawati Suwanto5
KESENJANGAN ANTARA LAW IN BOOKS DAN LAW IN ACTION: ANALISIS IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 99/PUU-XVII/2019 TERHADAP PRIORITAS REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA
Narcotics law enforcement in Indonesia faces a paradox: users, who normatively should be prioritized for rehabilitation , instead dominate prison sentences. Constitutional Court (MK) Decision No. 99/PUU-XVII/2019 was issued to affirm the obligation of rehabilitation for users. However, a significant gap exists between the legal ideal of the decision (law in books) and the reality of law enforcement (law in action). This research aims to analyze the implementation of the MK Decision in practice (investigation, prosecution, sentencing) and identify the factors causing this gap. This study employs empirical legal research with a socio-legal approach. Data was collected through doctrinal studies (analysis of regulations and decisions) and empirical data (in-depth interviews with law enforcement officials and practitioners). The findings indicate that the implementation of the MK Decision remains partial. At the investigation stage, the Integrated Assessment (AT) is often a mere formality ; prosecutors remain conservative in prosecution ; and judges still predominantly issue prison sentences. This gap is caused by dominant factors: (1) Philosophical Factors, namely the conflict between the public health paradigm (MK Decision) and the security approach ("War on Drugs"); (2) Institutional Factors, including sectoral egos and weak coordination ; and (3) Infrastructural Factors, specifically the limited availability of quality rehabilitation facilities. It is concluded that MK Decision No. 99/PUU-XVII/2019, while normatively ideal , has failed to be implemented due to deep-rooted philosophical and structural obstacles.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KEPADA TENAGA KERJA UMKM
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya masih banyak tenaga kerja UMKM yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan interdisipliner. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi UMKM, serta pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum maksimal dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah, yakni hanya 250.778 tenaga kerja terdaftar dari ratusan ribu UMKM yang ada. Kendala utama meliputi kurangnya regulasi tegas dalam Perda, minimnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran dan pengetahuan pengusaha UMKM, keuntungan usaha yang kecil, waktu kerja tidak menentu, dan sosialisasi yang kurang memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi Perda dengan memasukkan kewajiban eksplisit pemberi kerja serta hak tenaga kerja untuk mendaftar sendiri sesuai Putusan MK, penguatan fungsi pengawasan pemerintah daerah, dan intensifikasi sosialisasi serta pembinaan kepada pelaku UMKM.
PEMANFAATAN WORTEL MENJADI VEGETABLE CHOCOLATE PADA MASYARAKAT DESA SITUNGGALING KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO
Desa Situnggaling merupakan salah satu desa di Kecamatan Merek Kabupaten Karo yang memiliki potensi pertanian sangat besar, khususnya komoditas wortel. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan wortel menjadi produk vegetable chocolate sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomis dan keterampilan kewirausahaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi tiga tahapan yaitu survei dan interview, persiapan, serta pelaksanaan pembuatan vegetable chocolate. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20-27 Juli 2024 dengan fokus pelatihan pada tanggal 24 Juli 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Situnggaling dapat membuat vegetable chocolate dengan proses pembersihan, pengparutan, penggorengan/oven wortel tipis selama 15 menit, pencampuran dengan lelehan cokelat, hingga pengemasan. Produk vegetable chocolate merupakan inovasi yang menggabungkan manfaat kesehatan wortel dengan kelezatan cokelat, menciptakan makanan penutup yang bernutrisi tinggi. Pemanfaatan wortel menjadi vegetable chocolate dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi tekanan ekonomi masyaraka
Susi Andani¹, Nazwa Nuha Nasution², Amraina Simamora³, Rahmi Zahara⁴, Melisa Anriani⁵
RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN OTOMATIS PADA MESIN PEMOTONG KAYU BERBASIS ARDUINO UNO, SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED SENSOR), DAN MOTOR SERVO”
Penelitian ini membahas rancang bangun sistem keamanan otomatis pada mesin pemotong kayu menggunakan Arduino Uno, sensor PIR (Passive Infrared Sensor), dan motor servo sebagai komponen utama. Sistem ini dirancang untuk menghentikan pergerakan mesin pemotong kayu secara otomatis apabila terdeteksi adanya gerakan manusia di sekitar area pisau pemotong, sehingga dapat meminimalkan potensi kecelakaan kerja. Metode yang digunakan meliputi perancangan perangkat keras, pemrograman mikrokontroler, serta pengujian respon sistem terhadap dua jenis objek uji, yaitu tubuh manusia dan batang kayu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai dengan logika yang diprogram. Ketika sensor PIR mendeteksi gerakan manusia, motor servo berhenti dan LED merah menyala sebagai indikator bahaya, sedangkan saat tidak ada gerakan manusia, motor servo tetap bergerak normal dan LED hijau menyala sebagai indikator aman. Waktu respon sistem rata-rata sebesar 0,6 detik, yang menunjukkan kinerja cepat dan akurat. Berdasarkan hasil ini, sistem yang dirancang dinilai efektif dan dapat dijadikan prototipe alat keselamatan kerja sederhana untuk meningkatkan keamanan operator mesin pemotong kayu.
Muhammad Fikri Mubarak1, Nadira Alfiyantika2, Nada Candika3, Desman Jonto Sinaga4, Arwadi Sinuraya5
TANTANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MODEL GIG ECONOMY: STUDI LITERATUR PADA PLATFORM FOOD DELIVERY DIGITAL SHOPEEFOOD DI INDONESIA
Penelitian ini mengkaji tantangan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam konteks gig economy dengan fokus pada platform food delivery digital Shopeefood di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan tradisional menjadi model kerja berbasis platform yang fleksibel namun menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan SDM. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademis, laporan industri, dan regulasi ketenagakerjaan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama MSDM dalam platform Shopeefood meliputi: (1) status hubungan kerja yang ambigu antara mitra driver dengan platform, (2) ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai, (3) kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan kompetensi pekerja gig, (4) sistem penilaian kinerja berbasis algoritma yang kurang transparan, dan (5) rendahnya kepuasan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap model gig economy, peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja platform, dan pengembangan sistem manajemen SDM yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Fadhil Prayogi, juan Pablo Ginting Fransiskus , Muhammad Dava hendry
Copyright (c) 2025 JURNAL MANAJEMEN DAN MATEMATIKA HARAPAN
ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT’S LEGAL CONSIDERATIONS IN DECISION NUMBER 63/PUU-XIV/2016 REGARDING THE JUDICIAL REVIEW OF THE TAX AMNESTY LAW AGAINST THE 1945 CONSTITUTION
This legal research aims to analyze and elaborate on the legal considerations or ratio decidendi applied by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in rendering Decision Number 63/PUU-XIV/2016 concerning the judicial review of Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Since its enactment, the Tax Amnesty Law has sparked significant public controversy, particularly concerning issues of fairness for compliant taxpayers and its potential impact on efforts to eradicate corruption and money laundering. These issues became the central arguments raised by the Petitioners in the judicial review submitted to the Constitutional Court. Fundamentally, this controversy touches upon key constitutional principles, particularly Article 27 paragraph (1) regarding equality before the law, Article 28D paragraph (1) concerning recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, and Article 23A relating to taxes and other compulsory levies regulated by law. The research employs normative legal research with a case approach, focusing on an in-depth analysis of the Constitutional Court’s decision documents, including the petitum, contra-petitum, opinions of the parties, and most importantly, the Court’s overall legal reasoning. The results of the analysis show that the Constitutional Court, while ultimately rejecting the Petitioners’ request in its entirety, exercised a highly cautious and prudent constitutional interpretation to balance the urgent need of the state to recover the economy through massive tax revenues with adherence to the principles of the rule of law and social justice enshrined in the 1945 Constitution. The Court affirmed that tax amnesty is a discretionary and temporary policy justified under conditions of economic emergency and cannot be considered a permanent policy that undermines the national taxation system or empowers offenders. Specifically, the Court provided a binding interpretation of the term “exception” within the Tax Amnesty Law, explicitly stating that the amnesty scheme does not erase the criminal status of offenses such as corruption, narcotics, or terrorism, but only applies to tax-related crimes. This interpretation is recognized as a form of constitutional limitation — an absolute mechanism to safeguard the integrity of the Constitution while mitigating public concerns over impunity for serious crime s.
DAMPAK AKTIVITAS FISIK HARIAN TERHADAP KESEHATAN FISIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS: SUATU TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka ini membahas dampak komprehensif dari aktivitas fisik harian terhadap kesehatan manusia, baik dari aspek fisiologis maupun psikologis. Dalam konteks modern, di mana gaya hidup sedentari semakin dominan, penting untuk memahami bagaimana bergerak secara teratur dapat memitigasi risiko berbagai penyakit dan meningkatkan kesejahteraan mental. Secara fisiologis, aktivitas fisik terbukti meningkatkan kesehatan kardiovaskular dengan memperkuat jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan menurunkan tekanan darah. Aktivitas fisik juga berperan penting dalam pengelolaan berat badan, metabolisme glukosa, dan kepadatan tulang, yang secara kolektif mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan osteoporosis. Di sisi psikologis, bergerak secara teratur memiliki efek positif yang signifikan terhadap suasana hati dan fungsi kognitif. Aktivitas fisik memicu pelepasan endorfin, neurotransmitter yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan peningkat suasana hati, yang dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Selain itu, aktivitas fisik meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa percaya diri. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa aktivitas fisik harian adalah pilar fundamental dari gaya hidup sehat yang tidak hanya mencegah penyakit fisik, tetapi juga memelihara kesehatan mental. Oleh karena itu, promosi aktivitas fisik harus menjadi prioritas utama dalam inisiatif kesehatan masyarakat.
1.Diego Gunawan Girsang (2303100154) 2.Della Sri Trinita Sinaga (2303100200) 3.Doni Setiari (2303100183) 4.Delima Lestari Sitorus (2303100178) 5.Devira (2303100276)
DILEMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: MENJEMBATANI REGULASI DAN IMPLEMENTASI DALAM TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN MENUJU EKONOMI DIGITAL DAN HIJAU
Transformasi ekonomi global menuju digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan telah menciptakan tantangan kompleks bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam menyeimbangkan regulasi dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis dilema yang dihadapi Kemenaker dalam menghadapi perubahan struktural pasar kerja akibat revolusi industri 4.0 dan transisi menuju ekonomi hijau. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sekunder melalui analisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan institusional, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenaker menghadapi tiga dilema utama: pertama, keterlambatan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat cepat; kedua, kompleksitas koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan transformasi; dan ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung transisi ketenagakerjaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada berbagai inisiatif regulasi seperti UU Cipta Kerja dan roadmap pengembangan kompetensi digital, implementasinya masih terkendala oleh birokrasi yang kaku, ketidakselarasan antar sektor, dan resistensi dari berbagai pemangku kepentingan. Transformasi menuju ekonomi hijau juga menghadapi tantangan serupa dengan adanya kebutuhan reskilling dan upskilling tenaga kerja yang massif namun belum didukung oleh ekosistem pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya reformasi struktural dalam tata kelola ketenagakerjaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan ekonomi global. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pengembangan framework regulasi yang fleksibel, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, dan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas institusional.
Wira Romauli, Zaskia Audilia, Andre Tanjung, Puan Zhinta, Wevy Eftycha
Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Digital dan Hijau: Studi Kasus Peran Kemenaker dalam Menyiapkan Tenaga Kerja Masa Depan
Transformasi digital dan transisi menuju ekonomi hijau telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global secara fundamental. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di era digital dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan ketenagakerjaan berbasis digital dan hijau yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) dalam konteks persiapan tenaga kerja masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, menganalisis berbagai dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah terkait transformasi ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenaker telah mengimplementasikan berbagai program strategis, termasuk digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform Kartu Prakerja Digital, pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis teknologi, dan inisiatif green jobs melalui program sertifikasi keahlian ramah lingkungan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal, dan kurangnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Kemenaker telah menunjukkan komitmen kuat dalam transformasi digital dan hijau, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Rekomendasi strategis meliputi penguatan ekosistem digital ketenagakerjaan, peningkatan kolaborasi multi-stakeholder, dan pengembangan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja masa depa n.
Reza Tri Mahendra¹ (rezatrimahendra13@gmail.com) Muhammad Ilham Adi Nugroho² (adinugrohomuhammadilham@gmail.com) Gilberto Ingot Manuel Simaremare³ (bertoingot@gmail.com) Muhammad Kurnia Zaetama⁴ (ezakurniaaa@gmail.com) Helda Rahmasari, S.H., M.H.⁵ (heldar
IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN
Artikel ini mengkaji implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer, dengan fokus pada perkembangan fiqh munakahat di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis dokumen-dokumen primer dan sekunder yang berkaitan dengan maqashid syariah dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah yang meliputi hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-aql (memelihara akal), hifz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz al-mal (memelihara harta) telah menjadi landasan filosofis yang kuat dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Implementasi prinsip ini terlihat dalam berbagai aspek seperti ketentuan pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah memberikan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental, sehingga mampu merespon tantangan zaman modern tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.
Iqbal Nuriswandi,Zaskia Audilia,Muhammad Ilham Adi Nugroho,Rocky Eric Prianto
STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL DITINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi guru pak dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis modern di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau riset pustaka (library research). Pendidikan Agama Kristen (PAK) memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, sifat, dan tingkah laku peserta didik, dan yang paling penting adalah pertumbuhan iman mereka. Saat ini, di abad kedua puluh satu, ketika teknologi internet secara luas dipakai untuk memproses informasi, hal ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap dunia pendidikan, dengan konsekuensi positif maupun negatif. Pembelajaran digital adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tidak hanya sekadar pemanfaatan alat digital di kelas. Oleh karena itu, pembelajaran digital tidak dapat sebagai tren untuk menggunakan alat-alat digital melainkan suatu tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menguasai kompetensi digital dan adanya fasilitas yang mendukung implementasi pembelajaran berbasis digital dapat diterapkan secara masksimal dan para guru dapat menuangkan kretivitas yang dimiliki untuk menciptkan sebuah inovasi baru dalam pembelajaran. Keterbatasan perangkat (device) yang dimiliki oleh siswa sebagai pendukung proses pembelajaran menjadi salah satu hambatan dalam implementasi teknologi di masa transformasi digital selain signal yang tidak bisa seseorang kendalikan karena tidak semua siswa mampu dan berasal dari keluarga dengan ekonomi atas yang minimal memiliki fasilitas android atau laptop
Ridho Christian Sinaga,Martin Jordan Tambunan,Danang Filemon Nainggolan,Oksin Hutabarat ,Damayanti Nababan
JAMINAN HUKUM UNTUK DOKTER DALAM MENYIKAPI TUNTUTAN MALPRAKTIK SESUAI UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Profesi kedokteran merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab tinggi dalam menjamin kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dokter diwajibkan bertindak sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Meski telah mengikuti pedoman tersebut, dokter kerap kali dihadapkan pada tuntutan hukum oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan, yang sebagian besar dipicu oleh kesalahpahaman terkait risiko medis dan batas kewenangan dokter. Maka dari itu, penting untuk meninjau aspek perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dokter dalam menghadapi tuduhan malpraktik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan peraturan pelengkap lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi dokter serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus, dengan data yang diperoleh dari kajian literatur terhadap peraturan hukum yang relevan serta putusan pengadilan atas kasus malpraktik di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa UU Praktik Kedokteran menyediakan perlindungan hukum bagi dokter dalam tiga aspek utama: perdata, pidana, dan administratif. Dalam perkara perdata, dokter tidak dianggap bersalah apabila telah mengikuti standar profesi dan memperoleh persetujuan pasien (informed consent). Di sisi pidana, dokter hanya dapat dikenai sanksi bila terbukti melakukan kelalaian serius yang merugikan pasien. Sementara secara administratif, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik medis sebelum memasuki jalur hukum formal. Meski perlindungan hukum tersedia, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko medis, tekanan publik terhadap dokter, serta ketidakjelasan hukum dalam sejumlah kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang menyeluruh bagi masyarakat dan dokter, serta penguatan jalur penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan guna mencegah tuntutan yang tidak berdasar.
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAMI DALAM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN
Kepemimpinan pendidikan Islam merupakan aspek fundamental dalam pengembangan lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kepemimpinan pendidikan Islam, karakteristik pemimpin yang efektif, serta implementasinya dalam lembaga pendidikan modern. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan pendidikan Islam memiliki karakteristik unik yang mengintegrasikan kompetensi manajerial dengan nilai-nilai spiritual Islam. Pemimpin pendidikan Islam efektif harus memiliki sifat amanah, adil, bijaksana, dan menjadi teladan. Implementasi kepemimpinan pendidikan Islam memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan, pembentukan karakter siswa, dan penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kepemimpinan pendidikan Islam tidak hanya fokus
Putri Anantasari¹, Syahbudin², Ade Khofipah Indah Harahap³, Raihani⁴, Via Adelia Fitri⁵, Tiara Fadiyah Rambe⁶
ANALISIS FLUKTUASI HARGA CABAI, SAYUR DAN BERAS DI PASAR TRADISIONAL : STUDI KASUS DI PASAR RAYA MMTC, DELI SERDANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya cabai, sayur, dan beras, di pasar tradisional dengan mengambil studi kasus di Pasar Raya MMTC, Deli Serdang. Fluktuasi harga pangan menjadi persoalan krusial karena berdampak langsung terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, terutama pelaku pasar dan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pedagang dan pembeli, serta dokumentasi data harga komoditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga disebabkan oleh faktor musiman, distribusi yang tidak lancar, cuaca ekstrem, dan meningkatnya permintaan pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Dampaknya dirasakan oleh pedagang dalam bentuk ketidakstabilan pendapatan, dan oleh konsumen dalam bentuk menurunnya daya beli. Strategi pengendalian harga yang dilakukan pemerintah, seperti operasi pasar dan informasi harga, belum berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pedagang, dan produsen untuk menciptakan distribusi yang efisien dan stabilitas harga yang berkelanjutan.
fluktuasi harga, cabai, sayur, beras, pasar tradisional, distribusi pangan
Marzuti Isra, Ansella Yoanda, Agung Rizky Syah Alam Harahap, Adi Prana Jaya, Heri Daman Huri Lubis, Dimas Abang Priatama, Frenly Ricardo Simamora
Analisis Structure Conduct Performance (SCP) Komoditas Cabai Sayur dan Beras di Pasar Raya MMTC Medan
Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar pada komoditas cabai, sayur, dan beras di Pasar Raya MMTC Medan. Untuk mendapatkan data yang akurat, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam bersama pedagang di Pasar Raya MMTC Medan sebagai responden utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pasar dari ketiga komoditas tersebut menunjukkan jenis pasar persaingan sempurna, di mana ada banyak pembeli dan penjual dan penjual tidak dapat menentukan harga, atau disebut price taker. Fluktuasi harga yang tinggi, ketergantungan pada pemasok luar, dan interaksi sosial antara pedagang dan konsumen memengaruhi perilaku pedagang. Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa margin keuntungan pelanggan mengalami kelonjatan yang cukup besar karena faktor musiman, kualitas pasokan, dan dinamika harga di tingkat distributor dan petani. Sampai saat ini, kestabilan harga dan ketersediaan komoditas di pasar masih menantang efisiensi distribusi. Menurut penelitian ini, kinerja pasar tradisional memengaruhi faktor sosial dan ekonomi di antara pelaku pasar. Oleh karena itu, memahami dinamika ini memerlukan pendekatan kualitatif. Jadi, pengelola pasar dan pengambilan kebijakan dapat mempertimbangkan artikel ini.
pasar tradisional, pasar persaingan sempurna, SCP, penentuan harga, fluktuasi harga.
Marzuti Isra, Ariga Kus Arindra1 Bayu Rizki Ananda2 Widi Amalia3 Muhammad Dwi Nanda4 Nicolas Pernando Sinaga5 Rahmat Sarip6 Riski Andreansyah Nasution7
Penetapan Harga Jual oleh Pedagang dan Hubungannya dengan Fluktuasi Permintaan di Pasar MMTC Medan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pedagang di Pasar MMTC Medan menetapkan harga jual produk mereka serta bagaimana strategi penetapan harga tersebut berhubungan dengan fluktuasi permintaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menetapkan harga berdasarkan kombinasi antara harga pokok penjualan, harga pesaing, dan perkiraan daya beli konsumen. Ditemukan pula bahwa fluktuasi harga yang signifikan cenderung menurunkan volume permintaan, khususnya pada produk non-primer. Sebaliknya, penyesuaian harga secara fleksibel sesuai kondisi pasar dapat membantu menjaga kestabilan permintaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap pola permintaan dan kemampuan adaptasi harga merupakan faktor kunci dalam menjaga kelangsungan usaha pedagang di pasar tradisional seperti MMTC.
Penetapan Harga, Fluktuasi Permintaan, Pedagang, Pasar MMTC, Strategi Harga
Chalisa Mahany, Bayu Saksena, Farhan Wahyudi, Hapzi Jamil, Muhammaf Ghufran, Muhammad Darmawansyah, Okto Romario Tarigan
STRUKTUR PASAR DAN PERILAKU PASAR DI PAJAK MEDAN MEGA TRADE CENTER (MMTC) KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA
Studi ini menganalisis struktur dan perilaku pasar Medan Mega Trade Center (MMTC) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMTC beroperasi sebagai pasar tradisional semi-modern dengan praktik tawar-menawar langsung. Strukturnya cenderung oligopsoni, dengan pedagang besar memengaruhi harga. Perubahan harga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan pasokan. Meskipun bersaing dengan pasar modern, MMTC tetap kompetitif karena harga yang rendah, kualitas yang konsisten, dan interaksi penjual-pembeli yang kuat. MMTC mencerminkan pasar tradisional yang tangguh beradaptasi dengan permintaan modern sambil mempertahankan praktik perdagangan budayanya.
Struktur Pasar, Perilaku Pasar, Pasar Tradisional, MMTC¸ Deli Serdang
Marzuti Isra,Eka Safutri, Arjun Sofianto, Muhammad Teguh Juliansyah, Jaksa Fahrezi Siregar, Diki Surya Darma, Bangun Hatoguan Simanihuruk, Asriansyah Ritonga
Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata
This study aims to examine the evidentiary strength of electronic documents within the framework of civil procedural law. The issues addressed revolve around the legal legitimacy and effectiveness of electronic documents as means of evidence amid the ongoing digital transformation. The background of this research is grounded in the urgency for the judicial system to adapt to advancements in information technology. The methodology employed is normative juridical, using a statutory approach combined with an analysis of court decisions. The findings indicate that electronic documents possess evidentiary value if they comply with the principles of authentication and data integrity, although their practical implementation continues to face challenges within judicial proceedings.
Electronic Documents, Evidence, Authentication, Legal Proof
PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SECARA E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2002
jurnal ini ditulis untuk meneliti perkara perceraian yang merupakan masalah sosial yang kompleks dan seringkali menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi bagi keluarga. Di Indonesia, Pengadilan Agama (PA) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Seiring berkembangnya waktu (MA RI) berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan melalui implementasi sistem yang mengatur penerapan sistem elektronik ini dalam berbagai perkara, termasuk kasus perceraian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi e-Court dalam penyelesaian kasus perceraian di PA sesuai dengan PERMA tersebut, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi sistem. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pelayanan di peradilan dalam menangani perkara perceraian dan mendukung terwujudnya akses keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Kasus Perceraian, Sistem Elektronik, Di Pengadilan Agama.
Fauziah Lubis: Nur Aisah: Rifqi Althaaf Masaid: M. Farhan Damanik: Siti Nurul Latifah: Fitri Nabila:
Proses Digitalisasi dalam Perkara Perdata Melalui E-Court
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 serta dampaknya terhadap modernisasi peradilan perdata di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana implementasi regulasi baru ini mampu mengatasi hambatan klasik dalam sistem peradilan konvensional, seperti lambannya proses birokrasi, keterbatasan akses, dan inefisiensi biaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh transformasi digital dalam sektor hukum, khususnya dengan kehadiran e-Court yang telah mengalami pembaruan sejak diluncurkannya PERMA No. 3 Tahun 2018, kemudian direvisi melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 dan terakhir dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka yang melibatkan peraturan, jurnal hukum, dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan-perubahan seperti tidak perlunya persetujuan tergugat, perluasan jenis perkara, hingga integrasi e-Court dengan SIPP telah mendorong peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek literasi digital, kesenjangan infrastruktur, dan sinkronisasi hukum acara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi lanjutan untuk menguatkan sistem e-Court sebagai instrumen utama dalam pembaruan peradilan modern.
Fauziah1, Vina Ameera2, Casilda Aliyah Azzahra3, Rendi Gustan Fahreza4, Lailatul Husna5, Mutiara Ramadani6
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PKWT DALAM PEMUTUSAN KONTRAK
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi isu penting dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, terutama ketika pemutusan dilakukan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum di Indonesia memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan PKWT yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap karyawan PKWT dalam kasus pemutusan hubungan kerja, serta menelaah efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap karyawan PKWT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, sosialisasi regulasi, serta peran aktif lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menjamin keadilan bagi para pekerja.
Muhammad Reza Triangga,Bambang Fitrianto ,Andreas Nainggolan, Rizki Nanda Fauzi Harahap
Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM PENDIDIKAN AL ADL HARAPAN
Analisis Perbuatan Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 472/Pdt.G/2024/PN.BDG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan wanprestasi berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Pokok perkara berawal dari hubungan hukum utang piutang antara PT. Sumber Sinar Perkasa sebagai penggugat dan Johanes Tjewadi sebagai tergugat. Tergugat dianggap wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dua surat perjanjian hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan sah perjanjian, dan menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pokok, bunga, dan kerugian. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penerapan asas wanprestasi dan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam sengketa perdata. Kata kunci — Wanprestasi, Putusan Pengadilan, Perjanjian Hutang, Perdata, Conservatoir Beslag.
Wanprestasi, Putusan Pengadilan, Perjanjian Hutang, Perdata, Conservatoir Beslag.
Ega Dwi Amanda1 ,Chindy Ardelia Gunawan,Bambang Fitrianto,Muhammad Syafikri ,Muhammad Reza Triangga
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERAMPASAN ASET DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM PERKARA INDRA KENZ (PUTUSAN NO.1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)
Kasus penipuan investasi yang melibatkan Indra Kenz alias Felixandro Alvin Kurniawan telah menjadi salah satu perkara pidana ekonomi terbesar di Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pertanggungjawaban pidana, mekanisme perampasan aset, dan perlindungan hak korban dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi yang merugikan ribuan korban dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Pengadilan telah menerapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan tepat, namun masih terdapat kelemahan dalam mekanisme perampasan aset dan perlindungan korban yang perlu diperbaiki untuk memberikan keadilan yang lebih komprehensif.
Bambang Fitrianto,Nesrita Dahlia Sinaga ,Kesya Dina Sari Sitio,Devani Alyska,Lucas Medianov Grand
HUKUM KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PELINDUNG BAGI TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA DALAM PENANGANAN MASALAH HUBUNGAN KERJA
Artikel ini mengkaji peran hukum ketenagakerjaan sebagai instrumen perlindungan bagi tenaga kerja dan pengusaha dalam penanganan perselisihan hubungan industrial. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha serta efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah hubungan kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang lebih kondusif.
Bambang Firtianto,,Nesrita Dahlia Sinaga,Kesya Dina Sari Sitio,Devani Alyska
IMPLEMENTASI MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
CSR diatur didalam Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban untuk semua perusahaan. Namun untuk perusahaan pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 Tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan masalah obyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Implementasi model corporate social responsibility (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Model CSR yang digunakan oleh PT. Inti Bara Perdana (IBP) adalah jasa konsultan CSR. Kedua, Hambatan dalam implementasi model Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Keterbatasan Sumber Daya Finansial, Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman, Tingkat Pendidikan yang Rendah, Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah, Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal, Isu Lingkungan, Kurangnya Keterlibatan Pihak Stakeholder, Program yang diberikan bersifat karitatif, Kurang Tegasnya Hukum dan Peraturan. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan Pemerintah dalam penerapan atau Implementasi Model Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, sehingga model pengelolaan dana CSR ini bisa menjadi role model bagi perusahaan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu bahkan Indonesia.
Corporate Social Responsibility, CSR, Bengkulu Tengah, Pemberdayaan Masyarakat.
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Domestic violence (DV) is a legal problem faced by many countries, including Indonesia and Malaysia. Although both countries have legal backgrounds influenced by different legal systems, namely civil law and common law, both have specifically regulated DV in their respective laws and regulations. In Indonesia, provisions regarding DV are regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which provides protection for victims and stipulates sanctions for perpetrators. Meanwhile, in Malaysia, similar provisions are regulated in the Domestic Violence Act 1994 (DVA 1994), which has undergone several revisions to strengthen protection for victims. This study aims to compare the legal aspects between Indonesia and Malaysia in dealing with DV, by reviewing the differences and similarities in definitions, recognized forms of violence, law enforcement procedures, and sanctions imposed. The results of the study indicate that although both countries have the same goal of eradicating DV, there are differences in victim protection mechanisms, the justice system, and provisions for sanctions for perpetrators. In Indonesia, the Domestic Violence Law emphasizes the approach of protecting victims through protection institutions and rehabilitation services. Meanwhile, in Malaysia, the DVA 1994 gives the courts broader authority to issue protection orders, including a ban on approaching victims for perpetrators. This comparison provides insight into the development of legal policies in both countries to increase the effectiveness of protection for victims of domestic violence. By understanding the advantages and disadvantages of each legal system, it is hoped that regulatory updates can be made to create a more optimal protection system for victims of domestic violence.
Comparative Law, Criminal Act, Domestic Violence
Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman,S.H.,M.H
Copyright (c) 2025 JURNAL HUKUM AL ADL HARAPAN
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH: ANTARA KEPATUHAN DAN TANTANGAN
ABSTRAK Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah dalam merancang produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, implementasi fatwa tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi, keterbatasan regulasi, serta kesiapan industri dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan perbankan syariah terhadap fatwa DSN-MUI serta mengidentifikasi kendala utama dalam implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen regulasi, wawancara dengan praktisi perbankan syariah, dan studi kasus dari beberapa bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar bank syariah telah berupaya mematuhi fatwa DSN-MUI, terdapat tantangan dalam aspek operasional, pemahaman nasabah, serta sinergi antara fatwa dan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, koordinasi antara regulator dan industri, serta inovasi produk yang tetap sesuai dengan syariah untuk memastikan implementasi fatwa yang lebih efektif.
Fatwa DSN-MUI, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Regulasi, Tantangan
Joni Sandri Ritonga ,Sri Ratna Devi ,Isafitri Siregar ,Haliza Jewina ,Dicky Arie Maulana ,Zulkifli ,Khairunnisa ,Apriliani Yuningsih ,Faisal Fahmi
Copyright (c) 2025 JURNAL PENDIDIKAN DAN BAHASA MOTIVASI HARAPAN